Pengamat: Megaproyek IKN Harus Terus Jalan, Tapi Jangan Dipaksakan

Jakarta, NU Online

Pengamat Ekonomi Amrullah Hakim mengharapkan agar megaproyek Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur bisa terus berjalan. Namun, ia mewanti-wanti agar megaproyek tersebut tidak dipaksakan. Sebab tidak bisa dikerjakan hanya dalam kurun waktu lima tahun.

"Tentu kita membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk bisa membangun IKN ini mungkin 15-20 tahun. IKN harus terus jalan tapi jangan dipaksakan," katanya saat dihubungi NU Online, Kamis (13/6/2026).

Meski harus terus berjalan, tetapi Amrullah menegaskan bahwa pembangunan IKN tidak boleh sama sekali mengambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena akan mengganggu sektor lainnya.

"Pendanaan IKN sebaiknya tidak dari APBN, akan tetapi dari investasi swasta, juga termasuk asing. Jangan sampai pembangunan IKN membawa beban bagi sektor pendidikan, keamanan, kesehatan. Tidak boleh pembangunan IKN mengambil sedikitpun APBN. Tidak boleh," tegasnya.

Amrullah meminta investor dalam negeri agar dapat memberikan dukungan dalam pembangunan IKN. Ia menjelaskan, investor yang mau mendanai IKN juga masih pihak dalam negeri, pihak asing belum ada yang melirik.

"Jadi kita harus mendukung. Kita harus satu suara, Indonesia. Untuk kita menarik investasi asing tadi dan kita tambah international collaboration and partnership giatkan," ucap Anggota Lembaga Perekonomian Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LP PBNU) itu.

"Jadi Indonesia harus one on one dengan negara-negara tertentu atau investor tertentu tertentu untuk bisa menarik investor yang lebih besar," sambungnya.

Dalam memperlancar pembangunan IKN, Amrullah melihat pemerintah dan masyarakat perlu mengevaluasi skema-skema yang telah atau sedang diterapkan. Hal ini agar Indonesia memiliki nilai kepercayaan yang tinggi di dunia internasional.

"Indonesia harus bisa menunjukkan itu, kita harus membangun kepercayaan bahwa kita amanah untuk mengelola Investasi tersebut," ungkapnya.

 

Amrullah juga berharap agar IKN dapat dijadikan sebagai kota baru yang tidak mengganggu lingkungan. IKN juga diharapkan menjadi sebuah solusi dari permasalahan sentralisasi pembangunan yang selama ini hanya ada di Jawa.

"Jakarta walaupun ditinggal, saya yakin akan tetap berkembang, tidak masalah karena Jakarta sudah menjelma menjadi kota bisnis, otomatis akan bergerak maju tanpa ibukota ada di Jakarta. Ketika IKN sudah berhasil nanti cara-caranya bisa ditiru oleh kota-kota lain di Indonesia," jelasnya.