Kekerasan Seksual Anak, Fatayat NU Yogya: Keluarga Bentengnya
Sen, 22 Desember 2014 | 16:59 WIB
Yogyakarta, NU Online
Pimpinan Wilayah Fatayat NU Daerah Istimewa Yogyakarta (DIYA) mengajak keluarga menjadi benteng kekerasan seksual pada anak-anak yang saat ini sudah sangat mengkhawatirkan.
<>
"Keluarga harus menjadi benteng,” kata Ketua Fatayat NU DIY Isti Zusrianah saat membuka acara seminar Seminar Nasional tentang Optimalisasi Peran Orang Tua dan Guru untuk Meningkatkan Antisipasi Diri Anak terhadap Kekerasan Seksual yang diselenggarakan di Laboratorium Bahasa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Ahad (21/12).
Menurut dia, kita harus proaktif dalam mencegah tindak kekerasan seksual pada anak-anak. “Masa depan mereka tergantung pada kondisinya hari ini, apa yang mereka alami, dan mereka kerjakan hari ini," pesannya.
Ia mengatakan, seoarang anak yang menjadi korban akan menderita, trauma, dan terganggu kesejahteraan psikologisnya. Dampak jangka pendek yang sering terjadi adalah ketakutan anak, prestasi belajar menurun, anak depresi dan hal-hal destruktif lainnya.
"Anak-anak yang menjadi koban pelecehan seksual harus mendapat pendampingan secara serius untuk memulihkan kondisi mental mereka. Orang tau dan guru harus memberikan gambaran diri anak secara positif bahwa dirinya layak, penting dan mampu, sehingga akan kembali percaya diri dan bisa berprestasi," tambah Zusrianah.
Seminar Nasional Fatayat NU DIY ini bekerja sama dengan Disdikpora DIY, Mitra Wacana, Women Resource Center dan Majalah Bangkit PWNU DIY. Antusiasme terlihat dari banyaknya pertanyaan yang muncul dari para peserta seminar yang kebanyakan dari kalangan perempuuan, ibu rumah tangga, dan para guru. (Joko/Abdullah)
Terpopuler
1
PCNU Buleleng Akan Pamerkan Foto dan Dokumen Sejarah NU
2
Ngaji Kurikulum, Kemenag Harap Ada Solusi Inovatif terkait Pendidikan
3
Hukum Menanyakan Hari Baik pada Peramal atau Dukun
4
Ini Sambutan Nahdliyin Aceh kepada Tiga Pengurus PBNU
5
Ini Daftar Lembaga Negara yang Terkena Dampak dari Serangan Ransomware
6
Pakar: Serangan terhadap Pusat Data Nasional sebagai Maladministrasi Pemerintah
Terkini
Lihat Semua